Izin Penyiaran Bisa Dicabut

Blog Single
SAMARINDA - ( Kaltim Pos, 24 Oktober 2008 )Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim Haerul Akbar menyatakan, jika penayangan hasil penghitungan cepat (quick count) pemilihan kepala daerah Kaltim oleh salah satu televisi nasional, kemarin, terbukti melanggar undang-undang, maka KPID akan bersikap tegas.

“Sanksinya bisa sampai ke pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran,” kata Haerul kepada Kaltim Post, malam tadi.

 

  
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa, pihaknya bukanlah dalam posisi untuk menilai apakah penayangan hasil quick count, kemarin, melanggar atau tidak melanggar undang-undang Pemilu. KPID, kata dia, menyerahkan sepenuhnya ke KPU dan Panwas Kaltim untuk menilainya.

“Kalau KPU atau Panwas menyebutkan ada pelanggaran dan sudah dibuktikan di pengadilan, barulah KPID Kaltim menyikapinya,” ujarnya.

Menurut Haerul, sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kaltim, dia sudah melakukan pembicaraan dengan Ketua Divisi Sosialisasi/Informasi dan Data Pemilih KPU Kaltim Elvyani NH Gaffar terkait rencana penayangan hasil quick count tersebut.

“Saya bilang ke Bu Elvy, karena terkait penyelenggaraan pemilu, maka ini wilayah KPU dan Panwas. Kalau memang bisa dibuktikan ada pelanggaran undang-undang terkait penayangan hasil quick count itu, KPID Kaltim akan menyikapinya. Kami akan beri sanksi lembaga penyiarannya,” tandas Haerul.

Ia menjelaskan, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 memang disebutkan peran KPI sebagai lembaga yang ikut mengawasi pelaksanaan pemilu.

“Tapi KPI hanya melakukan pengawasan terhadap penyiaran iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Kalau iklan kampanyenya bermasalah, barulah KPI mengambil sikap. Lembaga penyiarannya akan diberi sanksi sesuai tingkatan pelanggarannya,” ujar alumnus Ilmu Komunikasi Fisip Unhas ini.

Ia menambahkan, pihaknya menghormati upaya lembaga penyiaran untuk menayangkan hasil quick count tersebut sebagai bentuk pelayanan informasi yang cepat ke pemirsa. Namun, kata dia, upaya tersebut jangan sampai melanggar rambu-rambu yang ditetapkan negara.

“Tapi saya pikir lembaga penyiaran juga punya dasar untuk menayangkan quick count. Mereka juga tentu telah membaca Undang-undang Nomor 10 tersebut, yang tampaknya memang hanya mengatur soal pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD,” katanya.

Namun, Haerul kembali menegaskan, ada tidaknya pelanggaran undang-undang terhadap penayangan quick count itu diserahkan kepada KPU dan Panwas Kaltim untuk menilainya.

“Sekali lagi, kalau memang ada stasiun televisi yang terbukti melanggar undang-undang, pasti kami tindak,” tegasnya. (kri)

Berita Terkait: